Kemenkumham Jateng Bersama BPIP Diskusi Produk Hukum Daerah

SEMARANG - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) siap memperkuat sinergi kerjasama dalam bidang penyelarasan produk hukum dengan nilai-nilai Pancasila.

Bertempat di Ruang Bima, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan BPIP memulai diskusi bersama terkait dengan pengkajian produk hukum Daerah, Senin (27/02/2023).

Baca juga: Ide Kreatif David Andrian CPNS 2021 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Dalam Pemanfaatan SarPras Keamanan

Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan menyambut baik sinergi antara Kanwil Kemenkumham Jateng dengan BPIP. 

Baca juga: Lapas Pasir Putih Ikuti Zoom Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Sistem Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar

Kanwil Kemenkumham Jateng melalui perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum dapat berkontribusi memberikan masukan terkait dengan produk hukum yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

"Kami menyambut baik diskusi ini dan siap untuk bersinergi dengan BPIP", jelasnya.

Baca juga: Berikan Materi Latsar CPNS, Ini Pesan Kakanwil A. Yuspahruddin

Sementara itu Analis Hukum Ahli Madya BPIP, Ibnu Triwijaya menyampaikan bahwa target dari kerjasama yang hendak dicapai adalah melakukan kajian terhadap produk-produk hukum Daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila.

"Bekerjasama dengan Kumham Jateng, kami akan melakukan pengkajian terhadap regulasi-regulasi di Daerah yang bertentangan dengan nilai Pancasila, " katanya

Baca juga: Cegah Praktik Pungutan Liar, Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi dan Penguatan Untuk Seluruh Jajaran

"Nantinya hasil kajian itu akan keluar berupa hasil rekomendasi yaitu tetap berlaku, direvisi, atau dicabut", imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan pertemuan tersebut JFT Perancang Perundang-Undangan dan JFT Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Jateng.

Baca juga: Tim Humas Permisan Ikuti Bimtek Dengan Kompas

(N.Son/***)